Perbedaan Standar Akuntansi Indonesia dengan Perancis

Nama Anggota Kelompok : -Rivaldy Oktaveryanto (27213846)

                                                -Yuna Indriani (28213586)

Standar Akuntansi di Indonesia

1.     PSAK-IFRS

PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keungan – International Financial Report Standard. PSAK merupakan nama lain dari SAK yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012 lalu. Dalam PSAK, sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang bersifat umum, antara lain: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN.

Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penggunaan IFRS sendiri juga bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi meeka, sehingga mau tidak mau Indonesia harus mematuhi kesepakatan antar anggota.

2.     SAK-ETAP

SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Umumnya, ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS untuk Small Medium Enterprises sebagai acuan penerapan standar. Dengan kata lain, ETAP merupakan anak dari IFRS.

Sebagai ‘anak’ dari IFRS, ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi: tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar; serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

3.     PSAK-Syariah

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan sebagainya tentu membutuhkan sebuah lembaga yang memiliki standar syariah. Inilah tujuan PSAK Syariah, yakni sebagai pedoman lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan syariah.

Penggunaan PSAK Syariah sendiri dilakukan oleh entitas yang terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan PSAK Syariah dibuat berdasarkan acuan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

4.     SAP

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerinah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi kepemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Standar Akuntansi di Perancis

Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General ( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :

• tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
• definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
• atauran pengakuan dan penilaian
• daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
• contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2

Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan internasional.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Lima organisai utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah :

1. Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
3. Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
5. Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)

Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB

Pelaporan Keuangan

Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan direktur
5. Laporan auditor

Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Perancis.

Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut :

• Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
• Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
• Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
• Detail provisi
• Detail revaluasi yang dilakukan
• Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
• Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
• Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
• Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
• Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis

Pengukuran akuntansi

Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.

Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.

 Sumber   : http://hikmaningtyas.blogspot.co.id/2014/04/akuntansi-internasional-perancis.html

                  http://gianpriastamazone.blogspot.co.id/2012/10/perbandingan-perkembangan-sistem.html