Nama Anggota Kelompok : -Rivaldy Oktaveryanto (27213846)
-Yuna Indriani (28213586)
Standar Akuntansi di Indonesia
1.
PSAK-IFRS
PSAK-IFRS adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi
Keungan – International Financial Report Standard. PSAK merupakan nama
lain dari SAK yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012
lalu. Dalam PSAK, sangat penting untuk menerapkannya ke dalam entitas yang
bersifat umum, antara lain: emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan
BUMN.
Seperti halnya SAK pada umumnya, PSAK bertujuan untuk
memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penggunaan
IFRS sendiri juga bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan anggota IFAC yang
menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi meeka, sehingga mau tidak mau
Indonesia harus mematuhi kesepakatan antar anggota.
2.
SAK-ETAP
SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas
tanpa akuntabilitas publik. Umumnya, ETAP digunakan untuk entitas yang
akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk
tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS untuk Small
Medium Enterprises sebagai acuan penerapan standar. Dengan
kata lain, ETAP merupakan anak dari IFRS.
Sebagai ‘anak’ dari IFRS, ETAP merupakan hasil
penyederhanaan IFRS. Penyederhanaan tersebut meliputi: tidak adanya laporan
laba/rugi komprehensif; penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan
properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan,
tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar; serta tidak ada
pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar
jumlah pajak menurut ketentuan pajak.
3.
PSAK-Syariah
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
Indonesia tentu memerlukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum
syariah. Adanya lembaga-lembaga berbasis syariah seperti bank syariah,
pegadaian syariah, badan zakat, dan sebagainya tentu membutuhkan sebuah lembaga
yang memiliki standar syariah. Inilah tujuan PSAK Syariah, yakni sebagai
pedoman lembaga-lembaga yang menggunakan kebijakan syariah.
Penggunaan PSAK Syariah sendiri dilakukan oleh entitas yang
terlibat dalam transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga
non syariah. Pengembangan PSAK Syariah dibuat berdasarkan acuan fatwa-fatwa
yang dikeluarkan oleh MUI.
4.
SAP
SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah ini diterbitkan oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ditetapkan sebagai Peraturan
Pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerinah dalam menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Secara garis besar, SAP disusun untuk instalasi
kepemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun laporan keuangan dalam
pemerintahan. Penyusunan ini bertujuan untuk menjamin transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih.
Standar Akuntansi di Perancis
Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi
nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General
( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun
1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif
Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada
tahun 1999. Plan Comptable General berisi :
- tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
- definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
- atauran pengakuan dan penilaian
- daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
- contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya2
Ciri khusus akuntansi di Perancis
adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara
tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan.
Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan
pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti
Standar Pelaporan Keuangan internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima organisai utama yang terlibat
dalam proses penetapan standar di Prancis adalah :
- Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
- Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
- Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
- Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
- Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)
Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu
telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu
OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya.
Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua
klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan
bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan
standar akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB
Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan
berikut ini :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan direktur
- Laporan auditor
Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan
perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu
harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait
dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya
terdapat di Perancis.
Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan
mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi
hal-hal berikut :
- Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
- Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
- Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
- Detail provisi
- Detail revaluasi yang dilakukan
- Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
- Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
- Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
- Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
- Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
- Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Pengukuran akuntansi
Akuntansi di Perancis memiliki
karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan
yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih
besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk
membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.
Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan
untuk mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling
method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya
dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa
lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk
penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan
metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak
dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi
mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang
berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir
tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.
Sumber : http://hikmaningtyas.blogspot.co.id/2014/04/akuntansi-internasional-perancis.html
http://gianpriastamazone.blogspot.co.id/2012/10/perbandingan-perkembangan-sistem.html